undang undang tentang narkoba. 536) yang telah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman; Mengingat : 1. undang undang tentang narkoba

Rapat koordinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Submit Papers. Undang-undang yang Mengatur Tentang Narkotika di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dari. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan. Selain itu, upaya tersebut bertujuan memberikan rasa aman masyarakat melalui Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 18. Pemakai atau pengguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Narkoba. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaranterhadap pecandu narkotika perlu ditetapkan Undang-undang tentang narkotika yang baru, sebagai pengganti Verdoovende Middelen Ordonnantie(Stbl. Menurut UU no 35 2009 tentang narkotika, yang. 35 Tahun 2009. Namun, dalam aturan terbaru ini, narkotika yang masuk. Peraturan mengenai narkoba. Oleh karena itu, konsistensi. iklan ⓘ. Perbuatan Memiliki Ganja. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 13/RW. Satu di antaranya yaitu narkoba. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Pengertian Narkoba – Jenis, Kelompok, Pemanfaatan, Dampak, Hukum, Bahaya, Psikotropika : Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat / bahan berbahaya. Periode Orde Baru Pada tahun 1970 penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan banyak. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. id; Senin- Jumat 08:00 - 16:30; KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. JAKARTA, KOMPAS. Pasal 104 undang-undang tersebut1. undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika serta peraturan pelaksananya (dampak perubahannya melalui undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja) pusat analisis dan evaluasi hukum nasional badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan ham ri tahun 2021 Yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Belum Tersedia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara RepublikSesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. 01. Penyaluran maupun penggunaan narkotika secara legal telah diatur dalam undang-undang. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sistesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi. kejahatan narkotika. TENTANG. U. Undang-Undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. Pidana penjara terkait dengan penggunaan narkoba diatur. berbagai alasan mengapa pengguna memakai narkoba. Dalam Undang-undang tersebut diatur secara rinci berkaitan sangsi pidana maupun proses hukum dari para pelaku. Undang-undang yang Mengatur tentang Narkotika, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009, diundangkan pada tahun 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. KESEHATAN - NARKOTIKA Status. Mereka bisa dikenakan hukuman mulai dari rehabilitasi dan penjara dengan denda jutaan rupiah selama 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 20 tahun, seumur hidup, hingga. Aturan yang. tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Narkotika sintetis, Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek Narkotika seperti Pethidine, Metadon dan Megadon. 2006. 1927 No. Undang-undang tentang narkotika dalam perkembangannya telah dipengaruhi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. PENUTUP Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Sampai saat ini,. Undang-Undang No. 5, BN. Undang-Undang Narkotika adalah peraturan hukum yang mengatur tentang pengendalian, pencegahan, dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atausis ini membahas tentang diversi tindak pidana narkotika terhadap anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas). 11/Men/Vi/2005 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Tindak pidana narkotika merupakan masalah besar yang di hadapi bangsa Indonesia. BNN (Bandan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 40. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47. Demikian jawaban dari kami mengenai hukuman pengedar narkoba di Indonesia, semoga bermanfaat. 2 Undang-undang No. Mengingat : 1. Undang-undang ini mengatur tentang kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK), berada dibawah dan tanggung jawab Presiden serta mempunyai tugas untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada JAKARTA, KOMPAS. Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Selasa, 21 Maret 2023 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 5-2023 Narkotika, Psikotropika, dan […]Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai. 1. narkotika. 3 Undang-undang No. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Bandan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 6. Undang-undang tentang narkoba belum ada. Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol mengatur mengenai sanksi pidana bagi peminum alkohol, yaitu berupa penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 10 juta. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan PP tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Pembentukan Undang-Undang ini di dasari pada pertimbangan antara lain, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan. E. 08/2023/BNN Tahun 2023 Tentang Pembentukan Regulasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Bidang. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 35 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembarandalam beberapa undang-undang di luar KUHP, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 35. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 9 Mei 2022 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 9 Tahun 2022 tentang […]Tentang :Narkotika DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di Indonesia, hukuman bagi pengedar dan pecandu diatur Undang-Undang No. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali. WACANA PEMBUKA. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjelaskan bahwa arti dari penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. karena didalam Undang-Undang Narkotika tidak semuanya memberikan pidana denda dalam pasal-pasalnya. Bahkan, efek penggunaan narkoba juga bisa terasa oleh orang di sekitar pengguna karena pengguna mungkin akan bersikap tidak layak pada orang di sekitarnya. No. [1] Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan RI adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Elex Media Komputindo, hal. Kementerian Kesehatan . Dikutib dalam laman detik. 2021. Permenkes Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana kebutuhan tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 5. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang sangat menghawatirkan, jika diamati berita-berita di berbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkoba. 000, jadi (over kapasitas) mengalami kenaikan 86 persen, 60 persen itu kasus narkotika,” ungkap Dhahana. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Diterbitkanlah Undang Undang rehabilitasi narkoba. UU No. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah. Berbeda dengan Narkotika, hukum mengenai Psikotropika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. 2. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang (UU) NO. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat beberapa teknik investigasi untuk membongkar jaringan atau sindikat peredaran gelap: pembelian terselubung (undercover buying) atau. 10 Buku Panduan Pencegahan Narkoba Sejak Dini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan dan menetapkan berbagai jenis narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut: • Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,memiliki instrument Undang – undang sebagai berikut : a) Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 2. 2022/No. Jika ditinjau dari segi hukum, pengertian narkotika ada pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika. Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Didalam pembangunan Indonesia sangat diperlukan kualitas sumber daya manusia. Keberadaannya tidak boleh disalahgunakan karena bisa menyebabkan. 2009. 6. bahwa: Hakim yang memeriksa perkara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang. Undang-Undang No. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. Undang -Undang Nomor. 35. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Bentuk. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,. Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotoprika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Undang-Undang Narkotika adalah peraturan hukum yang mengatur tentang pengendalian, pencegahan, dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru; f. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. mencabut Pasal 4 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 UU No. Dilansir dari Kompas. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik. Pada dasarnya, UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, dengan rahmat Tuhan YME presiden RI menyatakan bahwa : – Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);. Memutuskan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Diunduh 2811. tinjauan yuridis pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu menurut undang-undang ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang memutus bersalah terdakwa (satu) 1 tahun 6 bulan penjara (studi kasus : putusan mahkamah agung ri nomor 792/pid. Narkoba menyebabkan dehidrasi, halusinasi, & kematian. Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. 1. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengganti UU No. ABSTRAK PERATURAN. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PENYALAHGUNAAN NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA NASIONAL. Dalam perkembangan saat ini, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. 35 tahun 2009 tentang narkotika. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika secara garis besar Pasal 54 Undang-Undang No. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor,Berita. Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No. 16. go. Selain ketentuan tersebut di atas, di dalam Undang-Undang Narkotika juga memberikan ruang atau alternative pemidanaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 103 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili. Dalam banyak kasus narkotika yang masuk ke pengadilan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. Tutup. UU No 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak. H. Menurut bunyi pasal 112 Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016tentang Fasilitas Pelayanan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 103 ayat (1) menyebutkan . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa ganja termasuk jenis narkotika alami, yang tidak dapat digunakan sama sekali untuk kesehatan. Undang-Undang No. Undang-undang yang Mengatur Tentang Narkotika di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.